Dampak Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan

By | November 3, 2022

Dampak Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan

Selasa, 12 April 2022 | 17:53 WIB

 Cetak
Dibaca: 8660920

  • Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan Pengujian UU Ibu Kota Negara dengan agenda memeriksa permohonan pemohon, Selasa, (12/04/2022), yang berlangsung secara daring. Foto Humas/Ilham WM.

    Image 1

  • Sugeng, pemohon perkara Pengujian UU IKN memaparkan pokok-pokok permohonannya, Selasa, (12/04/2022), dalam sidang yang berlangsung secara daring. Foto Humas/Ilham WM.

    Image 2

  • Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang memimpin jalannya sidang Pengujian UU IKN, Selasa, (12/04/2022), memberikan nasihat kepada pemohon dalam perkara tersebut. Foto Humas/Ilham WM.

    Image 3

  • Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan nasihat kepada pemohon dalam sidang Pengujian UU IKN, Selasa, (12/04/2022), dengan agenda memeriksa permohonan pemohon. Foto Humas/Ilham WM.

    Image 4

  • Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyimak pemaparan pemohon dalam sidang Pengujian UU IKN, Selasa, (12/04/2022), dengan agenda memeriksa permohonan pemohon. Foto Humas/Ilham WM.

    Image 5

  • TERKAIT:

    JAKARTA, HUMAS MKRI –
    Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formil dan materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (12/4/2022). Permohonan Nomor 39/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Sugeng, pensiunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Sugeng (Pemohon) mengatakan pembentukan UU IKN melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perumusan dan penetapan UU IKN dibuat secara tergesa-gesa dan sebatas formalitas.

    “Jadi, pada tanggal 29 September  Presiden mengajukan RUU tersebut ke DPR yang kemudian dibuat penetapan rapat untuk pansus. Dalam waktu singkat pula itu dilakukan pemanggilan-pemanggilan ahli hukum. Dalam waktu kurang 40 hari UU tersebut sudah disahkan oleh DPR,” kata Sugeng memaparkan alasan pengujian formil UU IKN.

    Baca Juga :   Dampak Perkembangan Teknologi Dalam Bidang Sosial Budaya

    Sedangkan untuk alasan pengujian materiil, Sugeng berpendapat kondisi negara sedang mengalami pandemi Covid-19 membutuhkan banyak biaya dibandingkan kepentingan perpindahan ibu kota. Bukan hanya itu, Sugeng menambahkan, sebaiknya anggaran negara yang ada digunakan untuk membayar hutang pemerintah, bencana alam, pembaruan alutsista TNI, pendidikan, dan Pemilu.

    Selain itu, Sugeng mengatakan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan akan beresiko merusak lingkungan hidup, rusaknya kehidupan fauna dan flora. Hal ini sebagai dampak pembangunan kota, perumahan penduduk, pertokoan, pasar. Hutan Kalimantan yang dikenal sebagai paru-paru dunia bisa jadi kedepannya hanya tinggal kenangan karena ulah manusia. Dalam kondisi sekarang saja di Kalimantan sudah terjadi banjir, apalagi nanti kalau ibu kota  pindah ke Kalimantan.

    Oleh karena itu, menurut Sugeng, sebaiknya Pemerintah fokus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Dalam petitumnya Sugeng meminta MK membatalkan UU IKN.

    Perbaikan Total

    Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan Pemohon untuk mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan melihat permohonan-permohonan sebelumnya yang terdapat di
    website
    MK. Selain itu, Manahan juga menyarankan pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon.

    Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menasihati Pemohon untuk memperbaiki format permohonan, khususnya pengujian materiil.

    “Kelihatannya perlu ada perubahan total terhadap permohonan ini. Jadi, untuk mengajukan permohonan, acuannya di dalam PMK  2 Tahun 2022. Nah itu ada pengujian formil dan pengujian materiil,” jelas Daniel.

    Hal senada dikatakan oleh Ketua Panel Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menasihati Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan yang memenuhi syarat. Arief mengatakan, sistematika memenuhi syarat itu terdiri dari perihal pengujian, identitas Pemohon, kewenangan MK,
    legal standing
    dan alasan permohonan.

    Baca Juga :   Alat Peraga Ipa Sd Dari Barang Bekas

    “Jadi (permohonan) ini harus diperbaiki total menyeluruh,” jelas Arief.

    Penulis: Utami Argawati.

    Editor: Nur R.

    Humas: Tiara Agustina.

    Dampak Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan

    Source: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18127&menu=2#:~:text=Selain%20itu%2C%20Sugeng%20mengatakan%20perpindahan,perumahan%20penduduk%2C%20pertokoan%2C%20pasar.